Dilema Teheran: Konflik Politik Internal Hambat Iran Keluar dari Daftar Hitam FATF

Jelasfakta.com - Republik Islam Iran tengah mengintensifkan upaya untuk menghapus negaranya dari daftar yurisdiksi berisiko tinggi (blacklist) yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force (FATF). Namun, upaya ini terhambat oleh perbedaan pandangan politik yang mendalam di dalam negeri, khususnya antara faksi garis keras yang memegang kendali legislatif dan faksi pragmatis yang memandang kepatuhan FATF sebagai kunci pemulihan ekonomi dan akses perbankan global.

Iran secara resmi ditempatkan dalam daftar hitam FATF pada Februari 2020 karena kegagalannya memenuhi serangkaian rekomendasi internasional terkait pencegahan pencucian uang (AML) dan pendanaan terorisme (CTF). Status ini secara efektif mengisolasi sistem perbankan Iran dari sebagian besar transaksi keuangan global, memaksa negara tersebut mengandalkan mekanisme pembayaran alternatif yang mahal dan tidak efisien.

Faksi garis keras di Teheran, termasuk anggota kunci Majlis (Parlemen) dan Dewan Garda, secara konsisten menentang adopsi undang-undang yang diperlukan, seperti amandemen untuk Konvensi Palermo dan Konvensi Pendanaan Terorisme. Mereka berargumen bahwa implementasi penuh standar FATF akan melanggar kedaulatan nasional dan memberikan celah bagi musuh asing, terutama Amerika Serikat, untuk memantau dan mengganggu saluran keuangan yang digunakan untuk mendukung sekutu regional Iran.

Di sisi lain, faksi pragmatis, termasuk Bank Sentral Iran dan para penasihat ekonomi pemerintah, berulang kali menekankan bahwa kepatuhan terhadap FATF adalah prasyarat mutlak untuk dapat memanfaatkan sepenuhnya potensi perdagangan, bahkan jika sanksi AS berhasil dicabut. Mereka meyakini bahwa selama Iran berada dalam daftar hitam FATF, bank-bank besar dunia akan tetap menahan diri untuk berinteraksi dengan institusi Iran demi menghindari risiko hukuman sekunder.

Kebuntuan legislatif ini telah menempatkan proses tersebut di tangan Dewan Kebijaksanaan Nasional (Expediency Council), badan arbitrase yang dipimpin oleh pemimpin tertinggi. Namun, Dewan tersebut, yang umumnya berpihak pada faksi konservatif, belum menunjukkan tanda-tanda akan menyetujui RUU yang diperlukan. Situasi ini menciptakan dilema akut bagi pemerintah saat ini: menyeimbangkan kebutuhan mendesak untuk mengurangi tekanan ekonomi domestik dengan tuntutan politik yang menjaga prinsip-prinsip revolusioner mengenai otonomi finansial.

Kegagalan untuk keluar dari daftar hitam FATF tidak hanya memperparah dampak sanksi internasional tetapi juga secara signifikan menghambat upaya Iran untuk menarik investasi asing langsung (FDI) yang sangat dibutuhkan. Analis internasional sepakat bahwa selama perpecahan politik internal ini terus berlanjut, prospek integrasi Iran ke dalam sistem keuangan global akan tetap suram, terlepas dari perkembangan dalam negosiasi nuklir atau perjanjian dagang bilateral.